Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil merekam sejumlah pelanggaran dalam proses pelayanan publik oleh sejumlah satuan kerja di Lampung yang mengarah pada tindak korupsi.Deputi Pencegahan KPK Eko Soesamto Tjiptadi, di Bandarlampung, Rabu, mengatakan, temuan tersebut terjadi sedikitnya pada tujuh satuan kerja yang bergerak di bidang pelayanan publik dan direkam dalam bentuk video pada Agustus 2010.
"Rekaman ini kami jadikan panduan untuk meminta Pemerintah Lampung segera memprioritaskan pelayanan publik dan melakukan perbaikan mendasar dalam jangka waktu tiga bulan," kata dia.
Mengenai sanksi yang akan diberikan kepada kepala satuan kerja, Eko mempersilakan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Temuan KPK tersebut direkam dalam bentuk video di sejumlah satuan kerja di Lampung pada Agustus 2010, terkait wajah pelayanan publik di daerah itu.
Video itu diputar dalam seminar "Pemberantasan Korupsi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" di Bandarlampung, Rabu. Acara itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Djoko Umar Said, seluruh satuan kerja dan instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik.
Sejumlah satuan kerja yang dalam video tersebut melakukan fungsi pelayanan publik yang terindikasi korupsi itu adalah Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polresta, Badan Perizinan Terpadu Kota Bandarlampung, Kantor Imigrasi Lampung, dan Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung.
Sebagian besar instansi itu tidak memiliki loket resmi untuk melakukan pelayanan, sehingga menurut Eko ketiadaan itu bisa membuka peluang indikasi korupsi.
Bahkan dalam video tersebut, tampak seorang oknum Kanwil BPN Provinsi Lampung menerima uang yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam map oleh seseorang.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil riset KPK sepanjang 2010, Lampung masuk dalam sembilan wilayah yang mutu pelayanan publiknya perlu segera diperbaiki. Sembilan daerah yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan itu adalah Sumatra Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Timur, dan Kaltim.
Perbaikan kualitas pelayanan publik itu akan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah setempat dengan pengawasan penuh dari KPK dan Ombudsman.
Pengawasan dan evaluasi itu akan dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh KPK dengan fokus terhadap perbaikan kualitas layanan. "Kami melihat tindakan yang mengarah pada korupsi itu lebih sebagai bentuk kerusakan sistem, dan prioritas perbaikan pada perbaikan sistem," kata Eko Soesamto Tjiptadi.
Sumber : Suara Karya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar