Kisruh harga saham perdana PT Krakatau Steel (KS) sampai juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan, KPK sudah menerima sejumlah laporan terkait potensi penyimpangan penjualan saham BUMN stratagis industri baja ini.
Jasin menegaskan akan memantau penjualan saham itu. "Mengenai penjualan saham perdana (initial public offering/IPO) ya tentunya kalau (KPK) mengamati juga," kata Jasin, Senin (1/11). Ditegaskannya, jika benar ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan, KPK akan mengusut.
Begitupun, Jasin mengaku, KPK baru menerima laporan tak resmi berupa pesan singkat dan telepon terkait penjualan saham ini. "Kalau (laporan) resmi, belum." Lantaran itu pula Jasin mengajak para pelapor menyertakan data lengkap terkait penjualan 20 persen saham KS.
Kementerian BUMN melepas 20 persen saham KS dengan harga Rp 850 per lembar. Penentuan harga Rp 850 ini dianggap terlalu rendah dan berpotensi merugikan negara.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais sampai menuding harga saham KS itu akal-akalan. Menurut Amien, kasus KS bisa menjadi skandal yang lebih besar dari skandal Bank Century, karena menjual aset negara dengan harga murah.
Namun, Kementerian BUMN menepis tudingan Amien dan PAN. Kementerian BUMN menegaskan, penawaran saham KS tak bisa ditunda, demikian juga harganya tak bisa diubah. Dalam jumpa pers, Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto mengatakan, penawaran saham perdana KS berjalan sesuai rencana. Ia memastikan, pemerintah tetap memegang kendali mayoritas atas KS, sebesar 80 persen.
Terkait harga saham sebesar Rp 850 per lembar, Pandu mengklaim harga tersebut sudah diperhitungkan. Adapun salah satu alasannya untuk mengembangkan usaha dan membidik investor jangka panjang.
Permintaan turun
Dirut Danareksa Sekuritas Marciano Herman, salah satu penjamin emisi, menjabarkan strategi harga bagi KS. Bila harga per lembarnya Rp 850 maka akan ada minat memesan hingga 32 miliar lembar saham. Sementara bila harganya dinaikkan hingga Rp 1.150 per lembar, pesanan saham berpotensi menurun hingga 18 miliar lembar.
"Terjadi penurunan sangat signifikan. Permintaan dari investor internasional setengahnya drop. Sehingga, harga Rp 1.150 per lembar saham dianggap kurang tepat," katanya.
Atas pertimbangan harga dan minat itu, para penjamin emisi Krakatau (joint lead underwriter) dan agen penjual (international selling agent) menetapkan harga Rp 850 per lembar.
Dirut PT Bahana Securities Eko Yuliantoro, yang juga penjamin emisi, menambahkan, saham KS banyak dialokasikan ke investor domestik. Dari 20 persen yang dilepas ke lantai bursa, sebanyak 65 persen dipatok untuk investor domestik. Investor institusi akan mengambil 80 persen dari total jatah domestik itu, menyisakan 20 persen untuk investor retail.
Selanjutnya, dari porsi 20 persen tersebut, sebesar dua persen akan diberikan bagi investor retail yang datang langsung ke gerai-gerai di Tanah Abang, Jakarta Pusat, ketika masa penawaran saham Krakatau tanggal 2-4 November 2010.
Ada permainan
Pengamat ekonomi Yanuar Rizki menilai, ada permainan dalam penentuan harga saham perdana KS. Ia mengacu pada tingginya permintaan saham KS yang mencapai Sembilan kali. Dengan tingginya minat ini, harga saham KS harusnya bisa mencapai Rp 1.050 per lembar. "Ini jelas tidak wajar," kata Yanuar, gusar.
Ketidakwajaran lain juga muncul dari penjatahan saham. Ia mencium ada pejabat negara yang bermain untuk mendapat jatah saham KS yang memang menggiurkan. Si pejabat itu memanfaatkan informasi orang dalam (insider trading) yang mengetahui proses penjatahan saham KS. Selain itu, Yanuar menuding pemberitaan penjualan saham KS hanya dibagikan ke segelintir orang. "Ini menunjukan ada operasi senyap," katanya.
Anggota Komisi BUMN DPR Chandra Tirta Wijaya mengusulkan, penawaran saham perdana KS ditunda karena berpotensi merugikan negara. Politisi Fraksi PAN ini menilai, harga saham Krakatau yang lebih tinggi masih akan menarik bagi investor. Lainnya, Chandra menduga ada upaya banyak pejabat untuk meminta jatah saham Krakatau.
"Banyak investor kesulitan mendapatkan penjatahan. Kalau sudah ada penjatahan di pejabat, berarti ada campur tangan pemerintah yang mestinya tidak boleh dilakukan, dan itu harus dibongkar."
Anggota Komisi BUMN lainnya Edhy Prabowo mengingatkan, kalau pemerintah daerah bisa membeli saham KS dengan harga lebih tinggi dari saat ini. Menurutnya, harga nilai buku perusahaan sekelas KS di pasaran dunia bisa mencapai Rp 1.500 per lembar.
Sumber: Republika, 2 November 2010
http://www.kpk.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar