Kompleksitas kejahatan illegal logging dan kejahatan di bidang kehutanan lainnya, termasuk money laundering, masih menjadi masalah besar bagi Indonesia. Sumber yang disebutkan Transparency International (TI) pada 2004 menunjukkan negara-negara yang diduga sebagai pemasok kayu memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Dari negara-negara tersebut, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi dan diduga pemasok kayu terbesar.
Selain masalah climate change, topik illegal logging dan money laundering menjadi salah satu isu strategis dalam konfernsi 14th International Anti-Corruption Conference (IACC) 2010. Wakil Ketua KPK, Mochammad Jasin, hadir sebagai salah satu panelis dalam workshop bertajuk “Follow the Money to Curb Forestry Crime” atas undangan The Center for International Forestry Research (CIFOR) dan TI di hari kedua penyelenggaraan IACC 2010, Kamis (11/11).
Jasin mengakui bahwa kompleksitas kejahatan illegal logging dan kejahatan lainnya yang terkait merupakan persoalan besar yang membutuhkan usaha luar biasa dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh anti-corruption agency (ACA), tetapi harus bersama-sama dengan institusi dan lembaga antikorupsi lainnya serta dukungan dari komunitas masyarakat. “Bersama G20, KPK bekerja sama dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya terkait aset recovery selain sektor perdagangan dan finansial,” ungkap Jasin.
Jasin juga menyampaikan beberapa kasus kejahatan di bidang kehutanan yang telah ditangani KPK yang melibatkan dua orang pejabat publik, seorang gubernur dan bupati. Salah satunya bahkan merugikan keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah. “Hasil penebangan kayu ilegal senilai 346 miliar rupiah berhasil KPK kembalikan kepada negara dan langsung disetorkan ke kas negara melalui Menkeu”, ujarnya.
Agenda workshop fokus kepada 5 perspektif terkait korupsi, fraud dan money laundering yang dibawakan oleh beberapa panelis. Pertama, analisis global tentang bagaimana kaitan korupsi dan perusakan hutan yang disampaikan oleh Peter Larmour, Australian National University. Kedua, pelajaran dari program penghijauan di Indonesia oleh Ahmad Dermawan, Peneliti CIFOR. Ketiga, kasus-kasus korupsi kehutanan di Indonesia dan Malaysia, yang masing-masing dibawakan oleh KPK dan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC). Keempat, peranan bank komersial untuk menekan korupsi kehutanan, dibawakan oleh Julie Walters, The Australian Institute of Criminology. Dan, kelima, bentuk-bentuk kejahatan transnasional dan peranan kerja sama internasional, oleh Ajit Joy, United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC).
IACC adalah forum dua tahunan konferensi pemberantasan korupsi yang diikuti oleh lembaga-lembaga nasional, baik pemerintah maupun non pemerintah di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi dan merumuskan definisi, pencapaian serta langkah-langkah selanjutnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan isu-isu strategis lain seperti perubahan iklim, millenium development goals, pembangunan human security, transparansi, perdagangan gelap (penyelundupan), dan lain-lain.
Booth Pameran Kelompok
Pada rangkaian 14th International Anti-Corruption Conference (IACC) 2010, 10-13 November 2010, KPK ambil bagian dalam panel pameran kelompok yang tergabung dalam South-East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC) bersama Anti-Corruption Bureau (Brunei), Anti-Corruption Unit (Kamboja), Malaysian Anti-Corruption Commission (Malaysia), Office of the Ombudsman (Filipina), Corruption Prevention and Investigation Bureau (Singapura), National Anti-Corruption Commission (Thailand), Government Inspectorate of Vietnam (Vietnam), dan lembaga antikorupsi pengawas dari Laos.
Menempati area seluas 200 meter persegi di A-C Expo, booth SEA-PAC menjadi bagian dari keseluruhan konsep pameran yang diselenggarakan oleh NACC dan pemerintahan Kerajaan Thailand sebagai tuan rumah penyelenggara IACC 2010. Pameran dibuka oleh Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva, Rabu (10/11), dan berlangsung selama konferensi IACC.
Seperti dalam pameran-pameran sebelumnya, KPK juga menyiapkan materi publikasi dan souvenir bertemakan antikorupsi, seperti brosur, gantungan kunci, pin, permainan ular tangga, dan beragam informasi lainnya dalam bentuk buku ataupun CD yang diberikan kepada pengunjung secara cuma-cuma.
Booth dikelompokkan menjadi 8 zona area, termasuk sebuah panggung yang disediakan sebagai tempat untuk diskusi, menyampaikan informasi, dan pertunjukan budaya. Peserta yang datang diberikan sebuah kartu yang berguna layaknya sebuah “paspor”. Setiap pengunjung bebas mengunjungi booth yang diinginkan yang terdiri atas organisasi dan lembaga antikorupsi serta perwakilan pemerintahan Thailand. Kepada pengunjung juga diberikan sebuah stamp bergambar maskot IACC 2010 sebagai tanda kunjungannya.
(Humas)
ARTIKEL INI BUKAN TANGGUNGJAWAB KPK RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar