Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Masyarakat Antikorupsi – Komunitas Seniman Yogya (ACSC) dan Presiden Mural Yogya Samuel Indratma, Sabtu (13/11) mengadakan kegiatan melukis celengan gerabah dalam rangka menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk para pengungsi korban Merapi.
Beberapa celengan berukuran besar akan ditempatkan di kawasan titik nol Yogyakarta, tepat di depan Monumen Serangan Oemom 1 Maret. Semua yang melewati daerah ini, bisa menyumbangkan uang dengan memasukkan ke celengan raksasas dan celengan ini akan dipecahkan sebulan kemudian. Seluruh hasil dari celengan ini akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI).
Adhi Setyo Tamtomo, Spesialis Pendidikan , Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, mengatakan acara melukis celengan ini bertema "Korupsi Juga Bencana : Eling lan Waspada". Hal ini dimaksudkan, tindak korupsi bisa menyebabkan ribuan bahkan jutaan rakyat menderita. "Rakyat yang semestinya menikmati sebuah pembangunan jalan, misalnya, malah dirampas haknya dengan semena-mena oleh orang yang hanya mementingkan perutnya sendiri," ujar Adhi.
Dia melanjutkan, seni dan budaya bisa digunakan sebagai media untuk perlawanan korupsi. “Cara ini lebih efektif, apalagi Yogya juga merupakan salah satu kota percontohan yang bagus transparansi pemerintahnya.”
Acara yang diadakan di Taman Budaya Yogya ini juga diapresiasi oleh kalangan seniman seperti Mba Ledjar, Maman Rahman, Noto Digsono, Sentot Widodo, Lulus Santosa yang turut melukis celengan berukuran besar tersebut. Kegiatan ini rencananya juga digelar di Jawa Barat yang penuh dengan seni dan budaya.
"Kami berharap uang yang dimasukkan ke celengan untuk korban Merapi ini hendaknya jangan uang hasil korupsi. Tapi betul-betul dari jerih payah sendiri tanpa merugikan orang dan dilandasi hati yang tulus serta ikhlas," tambahnya.
Adhi juga yakin, masyarakat Yogya akan mendukung sepenuhnya gerakan ini. "Begitu indahnya jika warga Yogya yang dikenal begitu kentalnya rasa solidaritas ini juga memproklamirkan diri sebagai masyarakat anti korupsi." (humas)
ARTIKEL INI BUKAN TANGGUNGJAWAB KPK RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar