Namun dengan terplihnya Timur Pradopo sebagai Kapolri pengganti Jenderal BHD justru akan semakin menjauhkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi.
"Kami tidak mendengar sedikitpun mainset antikorupsi sebagai latar belakang pemilihan Kapolri dan program calon Kapolri pun tidak terukur untuk pemberantasan korupsi," papar koordinator bidang hukum ICW, Febridiansyah di kantornya, Jalan Kalibata, Jakarta, Minggu (24/10)
Selain itu, kata Febri lagi, terdapat sejumlah kejanggalan dalam pemilihan Timur sebagai Kapolri. Salah satunya yaitu kenaikan pangkat yang secara tiba-tiba.
Dengan demikian ICW pun menyimpulkan bahwa SBY telah gagal memanfaatkan momentum penting untuk pembersihan dan penyelamatan Polri dengan mengangkat Timur sebagai Kapolri. [wid]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar